Ajak Pemkab Pandeglang Kelola Tanjung Lesung, PT Banten West Java Hibahkan 6,2 Hektare

0
773
radarbanten.co.id

PANDEGLANG, presidentpost.id – PT Banten West Java (BWJ) selaku pengembang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung menghibahkan tanah di areal kawasan seluas 62.434 meter persegi atau seluas 6,2 hektare lebih ke Pemkab Pandeglang di acara Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pengelolan Barang Milik Daerah yang digelar di aula Hotel Mutiara Carita, Pandeglang, Banten pada Senin (4/12) pagi.

Penyerahan dokumen hibah dilakukan langsung oleh Direktur Utama (Dirut) PT BWJ Poernomo Siswoprasetijo dan diterima Asda Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Adum Kesra) Pemkab Pandeglang Undang Suhendar. Selain sebagai wujud kerja sama, pemberian hibah tanah itu juga memudahkan keikutsertaan Pemkab dalam pengelolaan wisata di kawasan tersebut.

Dirut PT BWJ Poernomo Siswoprasetijo menerangkan, 62.434 meter persegi lahan yang dihibahkan itu rencananya untuk jalan lingkungan dan tempat pembuangan sampah (TPS) yang berlokasi di Kampung Cikadu, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, seluas 36.234 meter persegi, untuk kawasan Desa Wisata Cikadu seluas 24.300 meter persegi, dan untuk kantor administrator KEK yang berada di dalam kawasan seluas 2.000 meter persegi. “Kebijakan ini sepenuhnya hasil inisiatif kita (pihak BWJ-red). Tujuannya, agar KEK Tanjung Lesung semakin diminati investor dan para wisatawan,” katanya.

Poernomo mengatakan, teknis pembangunan di lahan yang sudah dihibahkan itu sepenuhnya tanggung jawab Pemkab. Bekerja sama dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. “Saya optimistis awal tahun 2019 KEK Tanjung Lesung akan mendunia. Asalkan, perencanaan pembangunan kawasan pada 2018 terlaksana dengan baik,” katanya.

Sementara Asda Bidang Adum Kesra Pemkab Pandeglang Undang Suhendar berjanji segera membahas rencana pengelolaan lahan hibah di KEK Tanjung Lesung tersebut. Ia meyakinkan, ke depan lahan itu akan dikelola dengan optimal sampai tercapainya tujuan.

“Tujuannya, menyejahterakan masyarakat di sekitar objek wisata KEK. Mereka (warga-red) tidak menjadi penonton, tapi sebagai pemain yang mendapatkan keuntungan dari kawasan wisata yang ada itu,” katanya.

Kata Undang, tidak ada halangan bagi Pemkab, Pemprov, maupun Pemerintah Pusat dalam membiayai KEK, asalkan status kepemilikan lahannya jelas. “Kalau dibangun oleh pemerintah, kepemilikanya asetnya harus jelas, yakni harus milik Pemkab,” katanya.

Ditemui di lokasi acara, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kabupaten Pandeglang Utuy Setiadi menilai, partipasi PT BWJ terhadap pendapatan daerah cukup baik. Nilainya, sebesar Rp 200 juta per bulan. “Besaran uang itu dari pajak hotel dan restoran. Belum lagi ditambah dari sektor lain seperti pengambilan air bawah tanah,” kata Utuy.

Mantan Kabag Hukum Pemkab Pandeglang itu berharap, ke depan kontribusi PT BWJ terhadap Pemkab terus meningkat seiring dengan bertambah luas kawasan dan jumlah pengunjung. “Saya yakin, masyarakat Pandeglang akan ikut makmur jika KEK Tanjung Lesung terus berkembang, khususnya untuk masyarakat sekitar,” kata Utuy.

Hadir dalam acara Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pengelolan Barang Milik Daerah, Direktur Institute of Leadership Universitas Indonesia (UI) Kamarudin, Dirut PT Paramount Kristian, Kabid Pendataan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pandeglang Muslim Taufiq, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Pandeglang. (RDB/TPP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here