Emil Salim: Reklamasi Bukan Utamanya, Tapi Penyelamatan Jakarta Dari Banjir Rob

0
147

JAKARTA, presidentpost.id – Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) menggelar diskusi panel bersama yang bertajuk “Jakarta Tenggelam Tanpa Reklamasi?” yang dilangsungkan di President Lounge, Menara Batavia, Jakarta, Kamis (1/2).

Diskusi ini menyikapi laporan khusus yang berjudul “Jakarta Is Sinking So Fast It May End Up Under Water” yang di tulis oleh Michael Kimmelmen di  The New York Times, Kamis 21 Desember 2017.

Acara ini menghadirkan, Direktur Pengairan dan Irigasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Abdul Malik Sadat Idris, pengamat lingkungan dan pakar ekonomi Prof. Dr. Emil Salim, Chairman PDBI Christian Wibisono, Koresponden New York Times Joe Cochrane, dan pemenang WAFX Award Giant Sea Wall Reclamation Daliana Suryawinata.

PDBI telah mamantau sejarah pengelolaan DKI sejak era Gubernur Ali Sadiki ( 1966-1977) yang mempelopori pemanfaatan lahan terlantar berupa rawa-rawa di kawasan Ancol, Pluit, Marunda, dan Sunter. Polemik kebijakan reklamasi dan ancaman bahaya Jakarta tenggelam lantaran kegagalan pengelolaan geologis sebagai muara 13 aliran sungai dan kenaikan permukaan laut, yang juga disebabkan oleh perubahan iklim maupun erosi lingkungan.

Laporan New York Times 21 Desember mengingatkan kita semua bahwa reklamasi dan gagasan pembangunan Giant Sea Wall (GSW) merupakan realitas  tantangan yang harus ditanggulangi oleh Jakarta dan Indonesia. Dalam kaitan itu PDBI mengundang kementrian BAPPENAS  sebagai lembaga pemerintah pusat yang secara fungsional menjadi penanggung jawab eksistensi geologis ibukota Jakarta dan pakar lingkungan hidup sekaligus ekonomi Prof Dr. Emil Salim untuk memaparkan secara obyektif realistis tantangan yang dihadapi dan solusi yang diharapkan.

Abdul Malik mengakui ancaman terhadap Jakarta ke depan yaitu terjadi dengan penurunan permukaan tanah di Jakarta sekitar 3 hingga 18 sentimer (cm). Penurunan permukaan tanah itu disebabkan pengambilan air tanah yang tidak terkontrol serta pembangunan infrastruktur yang begitu pesat dan banyak tidak disertai dengan perhatian akan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Penurunan permukaan tanah berbeda-beda di setiap lokasi. Tahun ini pemerintah tengah membangun tanggul lanjutan sepanjang 20 kilometer termasuk pembangunan tanggul Muara Baru. Beliau mengatakan bila penurunan permukaan tanah tidak ditanggulangi, bisa jadi pada 2050 permukaan tanah di Jakarta bisa turun 30 persen. “nanti 2050 kalo tidak ditanggulangi bisa sangat turun permukaan tanah di Jakarta,” ujar dia.

Sedangkan Emil menjelaskan bahwa yang diutamakan dalam polemik reklamasi ini adalah penyelematan Jakarta dari banjir atau bukan reklamasi itu sendiri “Jadi permasalahan reklamasi bukan diutamakan reklamasinya, tapi penyelamatan Jakarta dari banjir rob dan dari permasalahan kurangnya pasokan air tawar, yang dikarenakan penyedotan sehingga tanah Jakarta menurun, itulah yang menjadi soal.”

Menurutnya yang menjadi solusi untuk mencegah banjir dengan menggunakan teknik pembuatan tanggul lepas pantai, sehingga yang tadinya reklamasi itu menggunakan tanah urukan digantikan dengan sedimen-sedimen yang dibawa dari sungai-sungai yang ada di jakarta. Dalam membuat tanggul lepas pantai  nantinya akan berdampak bagi pembentukan waduk baru yang menampung air tawar, sehingga dengan demikian menjadi sumber air di ibukota.

“Pemecahan persoalannya adalah dengan tanggul lepas pantai, mencegah dampak dari perubahan iklim naiknya permukaan air laut, kedua adalah membendung rob banjir dari lautan, ketiga adalah memungkinkan air dari 13 sungai di jakarta mengalir bebas, sehingga air laut itu tertahan dengan demikian air mengalir ke teluk jakarta sekaligus membawa sedimen yang membentuk lahan,” ungkapnya.

“Lahan yang akan berakibat tanggul lepas pantai menciptakan danau air tawar, bisa menjadi sumber pasokan air tawar di Jakarta. Reklamasi adalah akibat bukan suatu sebab, karena reklamasi tidak boleh menggunakan tanah urukan harus secara sedimen dari sungai-sungai sehingga, sehingga terjadi lahan secara alami,” tutup Emil.

Dalam kesempatan yang sama ketua PDBI mengatakan, pada tahun 2007 terjadi banjir rob siklus 18 tahuan yang mendorong Presiden SBY menerbitkan Perpres 54/2008 yang pada 2009 menjadi  landasan pelaksanaan usulan pemerintah negara belanda megatasi bahaya Jakarta tenggelam dengan proyek GSW yang kemudian disebut NCICD (National Capital Integrated Coastal Development).

“Siapapun gubernur Jakarta dan presiden Indonesia, tantangan geologis, kenaikan permukaan air laut dan tenggelamnya daratan jakarta karena penggembosan air tanah merupakan komplesitas permasalahan yang harus ditanggulangi secara terpadu dan tidak bisa partisipan,” jelas Wibisono. (Harwin/TPP)

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here