Dindikbud Pemprov Banten: Pendidikan Bukan Hanya Beban Sekolah

0
254
bantenprov.go.id

BANTEN, presidentpost.id – Pemerintah Provinsi Banten dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Wahidin Halim-Andika Hazrumy sangat konsen di bidang pendidikan. Mulai dari meluncurkan sekolah gratis tingkat SMA/SMK hingga menaikan gaji guru honorer. Belum lama ini Gubernur yang akrab disapa WH itu pun memberhentikan Kepala Sekolah tingkatkan SMK di Tangerang yang melakukan pungutan.

Kali ini, Pemprov Banten melalui Dindikbud mengintruksikan seluruh kepala sekolah agar terus memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler. Hal itu untuk meminimalisir angka kenakalan remaja khususnya aksi tawuran.

Pada saat menjadi Walikota Tangerang, Gubernur WH kerap kali merazia anak sekolah yang bolos. Bahkan sempat melarang salahsatu program musik yang disiarkan televisi swasta karena membuat anak sekolah bolos dan memicu tawuran.

Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Aep Junaedi mengaku, saat ini pihaknya terus menekankan kepada seluruh sekolah agar dapat mewadahi kreatifitas dan energi siswa agar dapat terhindar dari aksi tawuran.

“Kita terus monitoring seluruh sekolah yang ada di Banten secara berkala, kami juga terus memberikan pembinaan kepada mereka di setiap kesempatan, karena saya meyakini dengan menguras energi siswa ke arah positif kami yakin betul siswa cenderung tidak lagi tertarik melakukan aksi tawuran,” kata Aep yang juga tercatat sebagai ketua PGRI Provinsi Banten, Selasa (20/3).

Ia menuturkan, dengan menguras energi dan mewadahi siswa untuk menunjukan eksistensinya tersebut ia meyakini para siswa tidak lagi mencari pengakuan dijalanan dengan melakukan aksi tawuran.

“Saya pernah berbicara dengan salahsatu psikolog terkait hal ini, kebanyakan dari mereka yang terlibat tawuran adalah anak-anak yang kurang terakomodir untuk menyalurkan bakat dan energinya, sehingga mereka mencari pengakuan dengan melakukan aksi tawuran,” jelasnya, dilansir dari bantenprov.go.id.

Disamping melakukan pembinaan, salah satu upayanya dalam menjauhkan siswa terlibat dalam suatu aksi tawuran tersebut adalah memberikan pemahaman dan menggandeng instansi terkait untuk menyatukan persepsi guna bersama-sama menjaga generasi bangsa agar menjauhi aksi tawuran.

“Kita pernah mendatangkan kepolisian dan Tentara untuk menjadi pembina apel pada setiap upacara, dan saya juga seringkali menjadi pembina upacara pada saat kita datangkan mereka,” tuturnya.

Dengan kesepakatan dan komitmen bersama tersebut, ia mengklaim upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menangkal aksi tawuran akan semakin mudah.

“Tawuran ini jadi persoalan kita bersama. Jadi, mari bersama-sama kita amankan generasi penerus bangsa ini, sehingga kami dari Dinas Pendidikan, polisi dan sekolah bisa terus bersinergi,” tuturnya.

Meski demikian ia juga berharap peran serta orangtua dalam mengawasi putra – putrinya dapat juga dimaksimalkan karena peran pengawasan dari orangtua menjadi signifikan dalam menekan aksi kenakalan remaja tersebut.

“Pendidikan bukan hanya beban sekolah, tapi juga butuh peran serta orang tua dalam mengontrol anak – anaknya secara bersama sama dengan sekolah sehingga aksi tawuran dapat ditekan hingga maksimal,” tukasnya. (TPP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here