Hari Kartini Kemenkes RI Kritisi Kesehatan Pekerja Perempuan

0
529
(Ki-Ka) Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Prof. dr. Vennetia R Danes, Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Dirjend Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, drg. Kartini Rustandi, M. Kes, saat media breafing dengan awak media di Ruang Naranta, Gd. Adyatma, Kemenkes, Jakarta (19/4/18). (foto TPP)

JAKARTA, presidentpost.id – Dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 260 juta orang, 114 juta merupakan pekerja. Dari jumlah 114 juta itulah, sekitar 40 persen merupakan pekerja yang berasal dari kaum Hawa. Jumlah yang tidak sedikit jika dibandingkan jumlah pekerja laki-laki, bahkan jumlahnya hampir menyamai jumlah pekerja laki-laki.

Jumlah 40 persen pekerja perempuan, namun kebijakan perusahaan terhadap kaum Hawa ini, dinilai belum mengakomodir Hak-hak perempuan, yang jelas-jelas memiliki sisi berbeda dari para kaum Adam, seperti mengalami Hamil dan Menstruasi.

Dalam Hari Kartini di Tahun 2018, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) memberi tema, Peningkatan Kualitas Kesehatan Pekerja Perempuan dalam Keluarga. Disampaikan oleh Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Dirjend Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI drg. Kartini Rustandi, M. Kes, menjelaskan Pekerja Perempuan sehat dan keluarga sehat, maka akan berimbas kepada Keluarga yang berbahagia. Namun, akan menjadi beban saat Pekerja Perempuan sakit tetapi keluarganya sehat.

“Kalau keluarga sehat pekerjanya sakit ini akan menjadi masalah. Paling repot, ketika keluarganya sakit  pekerjanya turut sakit, ini menjadi bencana dalam keluarga,” ujar Kartini, di hadapan awak media, di Ruang Naranta, Gd. Adyatma, Kemenkes, Jakarta (19/4/18).

Kartini, menyebutkan kesehatan kerja menjadi penting bagi pekerjaan yang memiliki resiko. Tentu setiap orang harus memikirkan agar pekerjaan yang dilakukan tidak menjadi berisiko besar. Secara khusus pekerja wanita penentu pangan di dalam keluarga.

“Walaupun sebagai pekerja secara kodrat dia hamil dan menyusui, artinya pekerja wanita membutuhkan perhatian. Kita tahu pekerja ada dalam lingkaran pembangunan, untuk itu masa wanita usia subur perlu diperhatikan kesehatannya,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Prof. dr. Vennetia R Danes, mengungkapkan berdasarkan laporan dan pengaduan banyak pelanggaran terhadap pekerja perempuan yang terkait dengan kesehatan reproduksinya.

“Pelanggraan reproduksi antara lain pemberian cuti haid, cuti melahirkan dan menyusui. Ini ndisebabkan karena banyak yang belum memahami tentang hak reproduksi perempuan yang sangat terkait dengan kesehatan ibu dan anak,” ungkapnya

“Memenuhi hak pekerja perempuan masih dianggap sebagai beban, bukan kewajiban,” tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here