Presiden Jokowi Hormati Peraturan KPU

0
188
Presiden Joko Widodo saat berada di Sidrap Sulawesi Selatan.

SIDRAP, presidentpost.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hormati Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas peraturannya yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk mengikuti pemilihan anggota legislatif 2019. Menurutnya, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada (KPU) untuk membuat peraturan tersebut.

“Undang-Undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan,” ujar Presiden di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, pada Senin, 2 Juli 2018.

Meski demikian, ia melanjutkan, apabila kemudian ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan aturan tersebut, Presiden Joko Widodo mempersilakan pihak-pihak tersebut untuk menggunakan mekanisme yang ada dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung.

Larangan caleg dari mantan narapidana kasus korupsi tertuang dalam pasal 7 ayat (1) huruf h rancangan Peraturan KPU (PKPU) pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pasal itu berbunyi, bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah WNI dan harus memenuhi syarat bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi.

KPU menilai korupsi masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Sehingga, KPU perlu mengatur pelarangan mantan napi korupsi lebih tegas melalui PKPU.

Dikutip dari tribunenews.com, KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, aturan pelarangan caleg dari mantan narapidana kasus korupsi tersebut resmi berlaku seiring dengan diumumkannya ke publik.

KPU menganggap aturan tersebut sah dan berlaku meski tidak diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“Sudah diumumkan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU. Sudah bisa dijadikan pedoman (Pileg 2019),” ujar Pramono.

Pramono menegaskan, aturan tersebut tetap diatur meski ditentang berbagai pihak, baik partai politik, pemerintah dan termasuk “rekan” sesama penyelenggara pemilu.
“KPU tidak pernah berubah soal itu. Sudah pasti (diterapkan di Pileg 2019),” tandas Pramono.

Sementara itu, mengutip dari laman pikiranrakyat.com, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyatakan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga independen yang memiliki kebijakannya sendiri. Bersikukuhnya KPU dalam mempertahankan larangan eks narapidana kasus korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif dinilainya menjadi “kiblat” bagi semua pihak yang terlibat dalam Pileg 2019.

“Jadi, kalau KPU sudah menentukan seperti itu, itu menjadi kiblat bagi semuanya karena pemerintah tidak bisa mendikte, mengintervensi dan seterusnya. Kuncinya di situ,” kata Moeldoko di kantornya, Senin 2 Juli 2018.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Hukum dan HAM belum menandatangani Peraturan KPU mengenai larangan eks narapidana korupsi menjadi caleg. Kemenkumham tidak menandatangani PKPU itu karena dianggap bertentangan dengan beberapa peraturan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here