Perkuat Kelautan RI, Menteri Susi Resmikan Pandu Laut Nusantara

0
202

JAKARTA, presidentpost.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meresmikan organisasi Pandu Laut Nusantara dalam upaya merangkul seluruh komunitas pecinta laut yang memiliki peran penting dalam pemanfaatan Indonesia yang 71 persen wilayahnya adalah lautan.

“71 persennya (wilayah Indonesia) adalah lautan, sangat disayangkan jika kekayaan laut yang kita miliki tidak dijaga. Karena dari dahulu, kita semua sudah didoktrin sebagai negara agrikultur, bukan negara bahari yang seharusnya sudah ditanamkan sejak kecil,” kata Menteri Susi dalam siaran pers KKP, Rabu (11/7).

Susi Pudjiastuti meresmikan organisasi Pandu Laut Nusantara di Ballroom KKP, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018. Peresmian dilakukan dalam acara silahturahmi yang dihadiri 200 perwakilan komunitas pecinta laut tersebut.

Nantinya seluruh anggota Pandu Laut Nusantara ini akan secara kolaboratif dan berupaya melindungi laut. Mereka juga diharapkan dapat bekerjasama dengan masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan perikanan nasional.

Kehadiran Pandu Laut Nusantara itu, ujar dia, akan menjadi wadah bersama antara komunitas dengan pemerintah untuk bersama menjaga kelestarian laut. Ia juga mengemukakan bahwa gagasan pembentukkan organisasi tersebut diawali dari banyaknya komunitas pecinta laut yang memperjuangkan kelestarian alam beserta isinya.

“Ini akan menyatukan berbagai komunitas, dan tentu kami akan mengadakan aksi-aksi untuk berkontribusi pada kelestarian laut Indonesia,” tutur Menteri Susi.

Selain itu, Susi pun optimistis ekspor produk perikanan Indonesia ke Amerika Serikat (AS) tidak akan terpengaruh kebijakan Generalized System of Preference (GSP). Sebab, menurut dia, bea masuk nol persen yang saat ini diberikan AS untuk produk perikanan asal Tanah Air bukan karena adanya GSP.

Melainkan, hadiah dari Amerika sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi Indonesia dalam memerangi praktek penangkapan ikan secara ilegal. “Jadi, untuk saya, itu mestinya tidak boleh disamakan dengan GSP. Insentif yang kita dapat itu dari kerja,” kata Susi.

Susi menyebut, ekspor produk perikanan Indonesia sebelumnya dikenakan bea masuk 26-35 persen. Namun, mulai 29 Juli 2015, tarif tersebut dihilangkan karena Indonesia dianggap sukses memerangi praktek penangkapan ikan secara ilegal.

GSP sendiri merupakan kebijakan perdagangan suatu negara yang memberikan manfaat pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor dari negara lain. (Heros/TPP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here