Konsultasi Publik RPM Mengenai Pelaksanaan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial

0
231
kominfo.go.id

JAKARTA, Presidentpost.id – Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kominfo (RPM) tentang Pelaksanaan Penyiaran Telvisi secara Digital melalui Sistem Terestrial dari tanggal 1-6 Agustus. Masukan-masukan tersebut dapat disampaikan ke email sept006@kominfo.go.id dan hary021@kominfo.go.id.

RPM ini disusun atas pertimbangan antara lain: perkembangan teknologi penyiaran, sistem penyiaran televisi digital yang merupakan kebijakan nasional yang harus memperhatikan komitmen antara negara-negara ASEAN dalam menjalankan rekomendasi International Telecommunication Union (ITU), dan diperlukannya pengaturan penyelenggaraan penyiaran multipleksing untuk menjalankan migrasi sistem penyiaran televisi analog ke digital.

RPM dimaksud memuat beberapa substansi, antara lain:

1.    Penyelenggaraan Penyiaran TV digital dilaksanakan oleh:

a.    Penyelenggara Siaran Digital, yaitu Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan siaran secara digital, terdiri atas : LPP TVRI, LPPL, LPS dan/atau LPK

b.    Penyelenggara Multipleksing yaitu Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran Multipleksing, yaitu LPP TVRI dan/atau LPS yang ditetapkan oleh Menteri

2.    Pelaksanaan Penyelenggaraan Penyiaran simulcast dibatasi jangka waktu pelaksanaannya sampai dengan Penghentian Siaran Analog (Analog Switch Off) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3.    Penyelenggaraan Siaran Digital menyewa saluran siaran kepada Penyelenggara Multipleksing

4.    Kesepakatan antara Penyelenggara Multipleks dan  Penyelenggara Siaran digital dituangkan dalam PKS yang  paling sedikit memuat:

a.       Wilayah layanan siaran sesuai Izin Penyelenggaraan Penyiaran

b.       Hak dan kewajiban;

c.        Service Level Agreement (SLA);

d.       Tarif sewa saluran siaran; dan

e.       Masa berlaku kerjasama;

f.         Ganti rugi apabila tidak memenuhi hak dan kewajiban

5.    Penyelenggara Multipleksingwajib memenuhi standar kualitas layanan, paling sedikit mencakup:

a.    Kualitas Layanan Jaringan

–   Ketersediaan jaringan

–   Parameter teknis multipleksing

b.    Kualitas Pelayanan  Pelanggan

– Aktivasi layanan

– Penanganan gangguan atau keluhan

6.Pemerintah membantu penyediaan Set Top Box (STB) kepada masyarakat yang secara ekonomi dinyatakan kurang mampu agar dapat menerima siaran digital. Mekanisme pendistribusian STB kepada masyarakat kurang mampu ditetapkan oleh Menteri

7. Dalam hal terjadi perselisihan antara Penyelenggara Multipleksing dengan Penyelenggara Siaran Digital dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal dapat melakukan mediasi.

(KOMINFO/TPP)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here