Mekanisme Data Sharing Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Dalam Pengembangan Sistem Informasi

0
138
bpn.go.id

JAKARTA, Presidentpost.id – Pelaksanaan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) sudah berjalan selama lebih dari 1 dasawarsa, namun ada amanat UUPR yang belum sepenuhnya dilaksanakan, yaitu yang tertuang pada pasal 13 ayat (2) huruf f dan g, yang berbunyi Pembinaan penataan ruang  dilaksanakan melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang dan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Abdul Kamarzuki yang akrab dipanggil Uki saat memberikan sambutan pada Lokakarya Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kawasan Metropolitan Melalui Kerja sama Pengelolaan Data Keruangan di Jakarta (31/7).

Dalam melaksanakan amanat UUPR dan melaksanakan pesan Menteri ATR/Kepala BPN untuk meningkatkan pengembangan sistem informasi dan penyebarluasan informasi produk-produk penataan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat, Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang memberi perhatian dalam pengembangan sistem informasi dan berupaya mempublikasikan produk tata ruang secara transparan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. “Tetapi yang kita lakukan ini belum optimal dan akan terus ditingkatkan, juga menjadi komitmen bersama dengan pemerintah daerah,” kata Uki.

Bicara tentang tata ruang, banyak hal yang harus dipersiapkan. Di antaranya keterpaduan infrastruktur, kebutuhan sarana dan prasarana, aspek pertanahan, kerja sama antar daerah, dan kependudukan, yang keseluruhannya membutuhkan ketersediaan data dan tools untuk mengorganisasikan data. “Saya berharap, aplikasi mengorganisasikan data yang sedang disiapkan oleh ADB (red: Asian Development Bank) ini dapat kita peroleh dan menjadi bagian dari sistem informasi penataan ruang yang sedang disiapkan saat ini oleh Tim Ditjen Tata Ruang, yaitu Gistaru,” imbuh Uki.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Ari Nugraha menyatakan bahwa BPS telah menyediakan data statistik untuk seluruh wilayah Indonesia yang pada proses pengumpulan data telah bekerja dengan lembaga penyedia data di daerah sesuai jenis data. Untuk mendapatkan data ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), BPS bekerja sama dengan sektor perekonomian, dan data PDRB yang tersedia merupakan data tahun sebelumnya. “Untuk data kependudukan kita bekerja sama dan mengambil data sampai ke kelurahan-kelurahan,” kata Ari. “Terkait kualitas data statistik di BPS, BPS sudah menggunakan metode yang ditetapkan oleh United Nations Statictics Division, sehingga ada penjaminan kualitas dan akurasi time line,” ujar Ari.

Senior Urban Development Specialist  Sustainable Development and Climate Change (SDDC), Joris Van Etten menjelaskan pentingnya ketersediaan data yang berkualitas, komitmen bersama setiap pihak yang terkait dalam penyiapan rencana tata ruang, integrasi data dan publikasi, serta pelibatan pemangku kepentingan yang tepat. Pada lokakarya ini juga dilakukan demo aplikasi ur-scape dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang kawasan metropolitan, seperti analisis daya dukung kawasan metropolitan, perencanaan kawasan berdasarkan kepadatan/densitas, dan alokasi penggunaan lahan untuk perumahan, industri, dan rumah sakit. “Aplikasi ur-scape ini masih dapat dikembangkan lagi analisisnya dan hasil analisis yang dihasilkan oleh aplikasi ini, sesuai tujuan perencanaan,” jelas Joris.

Saat menutup acara lokakarya, Uki menyampaikan bahwa Menteri ATR/Kepala BPN akan meluncurkan aplikasi RTR online pada Selasa, 7 Agustus 2018. Melalui RTR online, setiap orang dapat mengakses peta produk rencana tata ruang. Ke depan, aplikasi ini akan terus dikembangkan, dalam mewujudkan pengelolaan data sharing sesuai amanat undang-undang. “Kementerian ATR/BPN, Bappenas, dan Kemendagri akan membuat Surat Edaran Bersama  yang merupakan komitmen bersama untuk seluruh daerah agar semua pemerintah daerah bisa lebih terbuka dalam penyediaan data dan mengembangkan kebijakan dalam satu platform, demi terwujudnya tujuan penataan ruang di masa depan,” tegas Uki
Turut hadir pada acara ini Petrus Natalivan selaku Akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB), Iman Soedradjat selaku Tenaga  Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Joihot R selaku perwakilan dari Urban Regional and Regional Development (URDI), dan Edison Siaga selaku Kasubdit Pertanahan dan Penataan Ruang, Direktorat Bina Pengembangan Daerah Kementerian ATR/BPN. (BPN/TPP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here