Kemenko PMK Bantu Kelompok Marginal lewat Program Peduli

0
79
Pelepasan burung liar, sebagai tanda komitmen bersama antara Masyarakat dan Pemerintah, dalam upaya pelestarian lingkungan di Desa Panjenangger, saat Festival Pesisir Kangean di Pantai Sapoong.

SUMENEP, presidentpost.id –Melalui Program Peduli dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), pemerintah berupaya membantu kelompok-kelompok marginal dan terekslusi serta sulit memperoleh hak atas layanan dasar serta mengalami hambatan partisipasi dalam proses tata kelola pemerintah.

Communication specialist merangkap project officer Program Peduli Kemitraan, Alexander Mering, mengungkapkan Program Peduli yang dijalankan Kemitraan (Partnership for Governance Reform) adalah kelanjutan dari program PNPM Peduli. Di era Presiden Joko Widodo, program tersebut berganti nama menjadi Program Peduli saja.

“Untuk mengimplementasikan program tersebut, Kemenko PMK bekerjasama dengan sejumlah lembaga masyarakat sipil nasional, salah satunya adalah Kemitraan yang focus pada masyarakat adat Lokal terpencil. Nah, meski ini program pemerintah untuk menjangkau kelompok-kelompok marginal yang tereksklusi, Kemitraan bekerjasama dengan 10 LSM lokal,” katanya.

Ketika fase pertama program ini dijalankan, tahun 2014 lalu, Kemenko PMK mengirimkan surat kepada pemerintah daerah yang menjadi site program. Terutama untuk mengkoordinasikannya dari tingkat desa, Kabupaten maupun provinsi. Sebab salah satu sasaran dari program ini adalah bagaimana masyarakat yang tereksklusi bisa mengakses pada kebijakan di setiap level pemerintahan lokal.

“Karena banyak kegiatannya yang terintegrasi dengan kebijakan yang dibuat pemerintah lokal. Misalnya tingkat desa, program ini turut meningkatkan kapasitas aparatur desa, baik dari perencanaan hingga peningkatan pelayanan dasar,” imbuhnya.

Hasil Kegiatan Menjadi Kebijakan Pemerintah

Mering, mengungkapkan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kemitraan banyak sekali kebijakan baik tingkat di desa maupun Kabupaten yang terlahirkan. Justru menrutu dia program tersebut adalah milik pemerintah daerah setempat, di mana Program Peduli hanya bersifat menstimulan.

“Di beberapa tempat, Kemitraan melalui mitra di daerah, bahkan melahirkan roadmap pembangunan yang selanjutnya diintegrasikan dengan pembangunan di daerah. Dengan kerjasama itu, penerima manfaat bukan hanya wilayah kerja kami saja, tapi juga berdampak pada desa lain di luar program peduli,” katanya.

Sebagaimana tujuan dasar dilaksanaskannya program ini adalah berupaya peningkatan layanan dasar, penerimaan sosial dan akses terhadap kebijakan bagi kelompok masyarakat yang selama ini tereksklusi, menurut mering sudah cukup banyak capaian yang dihasilkan. Setidaknya hingga semester 5 fase II program Peduli ini, telah menjangkau lebih dari 9.000 penerima manfaat langsung.

Dari jumlah tersebut setidaknya sebanyak 2503 jiwa telah mendapatkan akses pada layanan Identitas atau 308%, dari total target Kemitraan yang hanya 813. Kemudian 1966 jiwa atau 97% dari 2028 target program. Di fase II program, Kemitraan mencatat juga setidaknya 95% dari 2721 kelompok marginal yang menadi target program kini telah berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan hak-hak mereka. Sementara di aspek layanan, setidaknya sudah ada 70 unit layanan pemerintah yang meningkat selama periode Januari 2017 hingga Juli 2018 setelah difasilitasi program peduli. Capaian-capaian tersebut kata Mering belum termasuk yang dikerjakan oleh 6 pilar lainnya di luar Kemitraan.

Di Level nasional kata Mering, program ini juga telah membantu masyarakat adat Kasepuhan Karang memperoleh kembali hak-hak mereka, khususnya dalam skema Hutan Adat.

“Di Kabupaten Sigi ada dua hutan Adat yang sedang diusulkan ke kementerian LHK. Di Kabupten Lebak, Banten juga ada dua 2 Kesepuhan yang menanti penetapan,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here