Dukungan Kemen PPPA dalam Percepatan Revisi UU Perkawinan

0
147
kemenpppa.go.id

JAKARTA, Presidentpost.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise sangat prihatin melihat tingginya angka perkawinan usia anak di Indonesia. “Tingginya angka perkawinan usia anak tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka kemiskinan, norma sosial budaya yang berlaku, dan ketidaksetaraan gender dalam keluarga. Perkawinan usia anak juga identik dengan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua dengan alasan ekonomi. Anak-anak perempuan dari keluarga miskin berisiko dua kali lebih besar terjerat dalam perkawinan usia anak,” ujar Menteri Yohana dalam acara Diskusi Media, bertema “Perkawinan Usia Anak” di Jakarta.

Dampak dari perkawinan usia anak diantaranya, terganggunya kesehatan dan tumbuh kembang anak, pendidikan, ketahanan keluarga, bahkan yang paling buruk adalah peningkatan angka perceraian dan angka kematian ibu. Oleh karena itu, Kemen PPPA mengusulkan kebijakan penyusunan revisi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Substansinya adalah menaikkan batas usia perkawinan, yaitu di atas usia anak atau 18 tahun dan idealnya di atas 21 tahun, membatasi dispensasi perkawinan, serta menambah pasal upaya pencegahan perkawinan usia anak.

“Penyempurnaan UU perkawinan usia anak menjadi kebutuhan yang mendesak. Perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk menghentikan praktik-praktik perkawinan usia anak yang membahayakan dan merampas hak-hak anak yang seharusnya dijamin oleh negara. Selain itu, juga dibutuhkan kepastian hukum dan pengetatan mekanisme dispensasi yang hanya dapat diberikan secara limitatif melalui pertimbangan pengadilan yang jelas,” tambah Menteri Yohana.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kemen PPPA telah menginisiasi beberapa strategi diantaranya; Penyusunan kebijakan nasional tentang pencegahan perkawinan anak; Penyusunan rencana menaikkan batas usia perkawinan dan menghapus dispensasi perkawinan; Kampanye ‘Stop Perkawinan Anak’ sejak 2016; Forum Pencegahan Perkawinan Anak yang ditujukan kepada tokoh agama dan guru; Inisiasi perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA); Mendorong wajib belajar selama 12 tahun dalam kebijakan; Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA); Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak; Melibatkan anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P); serta menjalin kemitraan dengan lembaga sosial dan dunia usaha.

“Kondisi perkawinan usia anak di Indonesia semakin memprihatinkan bahkan sudah menuju darurat. Sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk memutus mata rantai perkawinan usia anak termasuk keluarga, masyarakat, pemerintah, dan rekan-rekan media khususnya sebagai wadah penyebaran informasi secara massal. Harapannya kebijakan penyusunan revisi UU Perkawinan dapat segera terealisasi agar tidak ada lagi kasus perkawinan usia anak,” tutup Menteri Yohana. (KEMENPPPA/TPP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here