Menteri Siti Sebut Selama 4 tahun, 500 Perusahaan Kena Sanksi dari KLH

0
178
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menjawab pertanyaan wartawan usai memberikan arahan penanggulangan bencana asap di Provinsi, Riau, Selasa (18/11). Menteri mengharapkan pencegahan kebakaran harus kolaboratif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Pemerintah juga akan mengawasi agar bencana ini tidak dipolitisir oleh LSM asing dan akan menyelamatkan aset nasional.ANTARA FOTO/ho/Riki/ama/14

JAKARTA, presidentpost.id – Hampir 500 perusahaan yang tidak mematuhi aturan di bidang lingkungan dan kehutanan telah dikenai sanksi oleh pemerintah dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Dr Ir Siti Nurbaya Bakar ketika dimintai tanggapannya, Rabu (22/8) menegaskan, pihaknya sangat serius mengawal penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Siti Nurbaya yang tengah menunaikan ibadah haji di Mekkah ini mengaku terus mengikuti perkembangan yang terjadi di Tanah Air terkait karhutla dan juga soal vonis PN Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang mengabulkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo dan enam pihak lainnya terkait karhutla.

Landasan masalah tersebut, adalah kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2015, beberapa saat ketika Jokowi baru saja menjabat sebagai Presiden.

Selanjutnya, sebagai wujud peningkatan dalam penegakan hukum, berbagai langkah koreksi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla segera dilakukan secara besar-besaran oleh Presiden Jokowi.

Salah satunya meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk tidak gentar melawan segala bentuk kejahatan yang menjadi penyebab bencana menahun itu.

“Saya sangat serius mengawal penegakan hukum karhutla, siapapun pelakunya harus diproses hukum. Bahkan kita lakukan proses hukum pada korporasi besar agar ada efek jera,” ucapnya, menegaskan.

Langkah ini belum pernah terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya.

Siti Nurbaya menjelaskan, dari tahun 2015 sampai saat ini sudah ada 510 kasus pidana LHK dibawa ke Pengadilan oleh penyidik Gakkum KLHK. Hasilnya, hampir 500 perusahaan yang tidak patuh telah dikenakan sanksi administratif.

Selain itu, puluhan korporasi yang dinilai lalai menjaga lahan mereka digugat secara perdata.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga telah melakukan lebih dari 200 operasi penanganan satwa ilegal dan “illegal logging” untuk mengamankan sumber daya negara dan menjaga kelestarian ekosistem. Termasuk di dalamnya penegakan hukum untuk menjerat perusak lingkungan hidup seperti kasus karhutla.

Dari catatan KLHK, sepanjang tahun 2015-2017, total putusan Pengadilan yang sudah dinyatakan inkracht untuk ganti kerugian dan pemulihan (perdata) mencapai Rp17,82 triliun. Sedangkan untuk nilai pengganti kerugian lingkungan di luar pengadilan (PNBP) senilai Rp36,59 miliar.

Angka ini menjadi yang terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

“KLHK memiliki komitmen dan konsistensi yang tinggi dalam penegakan hukum, termasuk untuk mencegah dan menanggulangi karhutla,” tutur Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya mengungkapkan, pasal “sakti” UU Lingkungan Hidup yang bisa menjerat pelaku pembakaran lahan dan hutan pernah mendapat perlawanan dari kekuatan korporasi.

APHI dan GAPKI mengajukan “judicial review” (JR) terkait Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, dan Pasal 99 UU Lingkungan Hidup ke Mahkamah Konstitusi (MK). Meski demikian kemudian mencabutnya karena mendapat perlawanan yang sangat keras dari publik.

Penerapan pasal dalam UU Lingkungan Hidup, untuk melindungi segenap rakyat Indonesia. Judicial review hanya upaya untuk melepas tanggung jawab, dengan mengkambing-hitamkan masyarakat atas ketidakmampuan korporasi sebagai pemegang izin dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di kawasan konsesi mereka. (Heros/TPP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here