Tanggapan Indonesia atas Laporan Awal Fact Finding Mission Dewan HAM mengenai Myanmar

0
129
Kemenlu.go.id

JAKARTA, Presidentpost.id – Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang sudah berada di Myanmar dan Bangladesh pada saat lingkaran kekerasan terjadi di Rakhine State pada tahun 2016. Indonesia juga merupakan negara yang sangat aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan Internasional yang memiliki perhatian terhadap tragedi kemanusiaan di Rakhine State, termasuk almarhum Kofi Annan dan Sekjen PBB.

Pesan Indonesia kepada Pemerintah Myanmar sangat jelas. Indonesia telah mengusulkan formula 4+1 kepada Pemerintah Myanmar, yaitu:

  1. Pentingnya segera diciptakan stabilitas dan keamanan;
  2. Menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan;
  3. Perlindungan terhadap semua orang, tanpa melihat latar belakang etnik dan agama;
  4. Akses terhadap bantuan kemanusian; serta

+1. Implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan.

Pesan tersebut sangatlah jelas. Indonesia berkeyakinan, jika elemen dari Formula 4+1 dijalankan, maka tragedi kemanusiaan dapat ditangani dan kondisi Rakhine State semakin baik.

Selain itu, Indonesia telah mencoba memainkan peran sebagai “bridge builder”. Indonesia juga mencoba berkontribusi dalam penanganan krisis kemanusian, dengan berbagai bantuan baik ke Myanmar maupun ke Bangladesh.

Setelah hampir dua tahun sejak lingkaran kekerasan pertama terjadi, tidak banyak kemajuan yang dicapai di Rakhine State.​.

Semua pihak memahami kompleksitas isu dan proses reformasi yang masih berlangsung di Myanmar. Namun demikian, kompleksitas isu tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membiarkan krisis terus berlangsung.

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia semua masyarakat di Rakhine State, termasuk minoritas Muslim, adalah tanggung jawab Pemerintah dan harus ditegakan secara konsisten dan inklusif. Untuk itu, diperlukan komitmen politik yang kuat dari Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan masalah.

Berbagai MOU dan pembentukan Komite/Komisi tidak akan membantu memperbaiki situasi apabila tidak terdapat komitmen dan tekad kuat untuk menjalankannya.

Krisis kemanusiaan yang berawal dari Rakhine State telah berdampak pada kawasan. Ratusan ribu pengungsi meninggalkan Rakhine State menuju Bangladesh. Sebagian diantaranya mencari kehidupan ke negara lain di kawasan.

Sudah saatnya bagi Pemerintah Myanmar untuk bersungguh-sungguh mengimplementasi semua komitmen yang sudah dibuat dan menindak lanjuti berbagai rekomendasi dan temuan komisi yang dibentuknya dan masyarakat internasional.

Indonesia mencatat dengan baik Hasil Laporan awal Fact Finding Mission (FFM) Dewan HAM PBB mengenai Myanmar.

Isi laporan yang mencerminkan tingkat krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar sudah dapat diperkirakan dan sangat memprihatinkan.

Krisis kemanusiaan harus segera dihentikan. Jaminan keamanan, penyiapan pemukiman dan kehidupan normal di Rakhine State sudah tidak dapat ditunda. Repatriasi harus segera diimplementasikan.

Para pengungsi Rakhine yang berada di Bangladesh memiliki hak untuk kembali ke Rakhine State secara bermartabat dan dapat memulai kehidupan yang normal.

Masyarakat Internasional harus terus mendorong Myanmar untuk dapat melakukan perubahan di Rakhine State. (KEMENLU/TPP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here