ABUPI: Perlu Sinergi Pelaku Usaha dan Pemerintah

0
96
Wakil Ketua Umum ABUPI Ari Purboyo, menjadi moderator dalam diskusi Tantangan Badan Usaha Pelabuhan di Tengah Perubahan Regulasi, di JiEkspo Kemayoran Jakarta.

JAKARTA, presidentpost.id – Terbentuk sejak tahun 2017, Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) terus melakukan konsolidasi terhadap para anggotanya agar segala sesuatu mengenai kepentingan para pelaku usaha pelabuhan, dapat terserap dan tersampaikan ke tingkat pemerintah. Pertemuan rutin dilakukan dalam rangka melihat isu-isu yang sedang dihadapi, baik mengenai peraturan pemerintah maupun kendala-kendala yang ada di industry pelabuhan.

Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum ABUPI Ari Purboyo, kepada presidentpost.id baru ditahun 2018 mulai melakukan pertemuan rutin dengan menyesuaikan isu terhangat.

“Kita memang sepakat sesuai dengan anggaran dasar yang tentunya akan berjalan bersama dengan pemerintah dalam setiap kebijakan. Saling tukar informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan, khususnya di ranah pelabuhan. Anggota kita yang tidak paham akan kita berikan pemahaman dan pemerintah juga kalau kita lihat bisa sejalan dengan masukan yang kita lakukan,” jelasnya di sela-sela pameran Mining & Engineering Indonesia 2018, di JiEkspo Kemayoran Jakarta, (13/9).

Terkait dengan pengelolaan pelabuhan, dia, memaparkan bahwa pelabuhan merupakan ranahnya pemerintah. Di mana, segala bentuk kegiatan mengenai pelabuhan tentunya akan mengikut sertakan pemerintah dalam setiap pelaksanaannya.

“Kita tidak bisa free, wajar yang dikhawatirkan adalah faktor keamanan. Pelabuhan merupakan pintu gerbang, di mana Indonesia merupakan Negara kepulauan yang jika jauh dari pengawasan dikhawatirkan jika swasta diberikan kebebasan mengelola akan timbul banyak pelanggaran,” katanya.

Namun, sinergi yang perlu dilakukan oleh pemerintah tentunya masih banyak hal-hal yang harus dikomunikasikan, seperti halnya kebijakan konsesi. Dirinya mengakui, yang memberatkan para pelaku usaha dengan syarat kerjasama hitungan bagi hasil.

“Bagi hasilnya bukan dihitung dari profit tetapi dari pendapatan kotor. Kalau profit yang dibagi tentunya tidak akan ada masalah, tetapi jika pendapatan kotor yang dibagi tentu akan memberatkan jika ada kesalahan management. Pointnya, Asosiasi dan pemerintah mengeluarkan apa, kita coba untuk menjalani bersama para anggota,” tegasnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur Terpilih Dr. Emil Elestianto Dardak, Ph.d.

Membalas Pembangunan dengan Pengoperasian

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Terpilih Dr. Emil Elestianto Dardak, Ph.d, mengatakan bahwasanya pemerintah telah membangun infrastuktur di berbagai wilayah di tanah air. Darinya, saatnyalah untuk membalas pembangunan dengan pengoperasian dari pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan.

“Jadi, jangan hanya orientasinya membangun fisik, tetapi bagaimana pengoperasiannya. Membangun jalan yang panjang, jika di tengah jalan panjang tersebut tidak ada tempat mampir (istirahat/wisata) orang juga akan jenuh. Makanya, konsep koridor dengan di sambung di darat atau daerah yang dilalui akan ikut berkembang,” terangnya.

“Jadi saya pikir kita kembali ke tata ruang. Dengan tata ruang kita bisa melihat layer ekonomi, layer social tetapi dibungkus dengan layer lingkungan hidup. Setelah ini, maka kegiatan ekonomi akan ikut di situ. Jadi ekonominya harus ikut di situ. Kebijakan perdaganagan, perindustrian, pembangunan desa, ke situ dan harus diambil prioritas, jadi harus ada yang tumbuh dulu,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here