Bersama Pemerintah ABUPI Kembangkan Potensi Wilayah Melalui Pelabuhan

0
89
Para pengisi acara, berfoto bersama dengan pengurus pusat ABUPI di JiExpo Kemayoran Jakarta. Tampak Wakil Ketua Umum ABUPI Ari Purboyo (Jas Abu-abu).

JAKARTA, presidentpost.id – Di ajang pemeran Mining & Engineering Indonesia 2018, Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), membahas bagaimana potensi pertumbuhan ekonomi di daerah akan tumbuh dengan adanya fasilitas pelabuhan.

Dalam perjalanannya kebijakan pemerintah akan adanya pelabuhan diatur dalam peraturan-peraturan yang cenderung tidak pro kepada pengusaha. Namun, hal ini dapat dikomunikasikan yang berimbas pada perubahan peraturan yang baru. Lahirnya ABUPI merupakan sebuah wadah para pelaku usaha pelabuhan di tanah air, untuk dapat mengekspresikan diri, demi terwujudnya kebijakan-kebijakan yang seimbang demi tercapainya target pembangunan dan peningkatan perkonomian di tanah air.

Wakil Ketua Umum ABUPI, Ari Purboyo, mengungkapkan peluang usaha dalam pelabuhan tentunya sangat besar. Namun, perubahan aturan yang cenderung berubah-ubah menjadi kendala para pelaku usaha. Dirinya mencontohkan, pada tahun 2015 ada kebijakan dalam persyaratan modal usaha yang harus distorkan, yang jumlahnya cukup besar. Namun, dengan komunikasi dua arah dengan pemerintah, kebijkan tersebut dapat direvisi.

“ABUPI baru terbentuk di tahun 2017, da baru ditahun 2018 kami mulai mengadakan pertemuan rutin, agar kami sesuaikan dengan isu saat ini. Kami memang sepakat sesuai dengan anggaran dasar yang tentunya akan berjalan bersama dengan pemerintah dalam setiap kebijakan. Saling tukar informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan, khususnya di ranah pelabuhan,” ujarnya di sela-sela seminar kepada presidentpost.id, di JiEkspo Kemayoran, Jakarta (13/9).

Tidak hanya itu, Ari, menegaskan bahwa seluruh anggotanya akan diberikan pemahaman terkait dengan peraturan-peraturan pemerintah akan kebijakan pelabuhan.

“Anggota kami yang tidak paham akan kami berikan pemahaman, begitu juga dengan pemerintah. Kalau kami lihat, pemerintah bisa sejalan dengan masukan yang kami lakukan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Dr. Emil Elestianto Dardak, Ph.d, memaparkan sebagai perwakilan pemerintah daerah APKASI harus dekat dengan dunia usaha atau asosiasi untuk mendapatkan masukan. Sehingga APKASI bisa memberikan rekomendasi kepada para anggotanya mengenai isu-isu yang terjadi, bottom up, sumbatannya dan apa yang harus dilakukan.

“Jadi saya setuju melihat regulasi harus realistic. Ekonomi bergerak karena adanya pengusaha jadi jangan dipersulit. Tetapi, kalau semuanya bebas juga akan bahaya. Aturan, seyogyanya seminim mungkin yang penting cukup menjaga ketertiban. Over regulation itu bahaya, tetapi kadang pemerintah ada yang berpikiran kalau tidak di spsesifikasi secara detail artinya tidak boleh harus ditulis tidak boleh. Nah ini cara pandang yang kita coba bangun,” tegasnya.

Begitu juga yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum ABUPI David Rahadian. Dia menjelaskan, peluang untuk infrastuktur ini memang bukan peluang yang dibuka langsung jalan (menguntungkan). Tetapi dengan adanya pelabuhan ini akan menginduksi pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitar pelabuhan.

“Ini terjadi saat kami membuka pelabuhan di Cilegon pada tahun 1996 itu tidak ada industry apa-apa. Tetapi sekarang semua industry sedemikian massif karena adanya pelabuhan. Itu kelihatan selama 10 tahun growthnya meningkat, di mana industry baru terus bermunculan,” jelasnya.

Lebih jauh dia mengatakan, dalam membuat regulasi tentunya harus benar-benar fix. Di mana perjanian yang dibuat harus bisa melindungi. Begitu juga dengan dukungan dari pemerintah daerah untuk RT/RW untuk memberikan insentif kepada investor yang baru masuk.

“Ini yang harus disuport. Karena yang bisa mengeksekusi hanya pemerintah daerah dan badan usaha. Tanpa support pemerintah daerah tidak mungkin terjadi,” tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here