Banyak Perusahaan Menunggak, BPJS Minta KPKNL Tagih Piutang

0
116
www.bpjsketenagakerjaan.go.id

DENPASAR, presidentpost.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Bali NTB dan Papua (Banuspa), bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), untuk meminta piutang macet dan tidak tertagih.

Hal ini dilakukan, dalam rangka menertibkan perusahaan yang membandel terutama dalam membayar iuran.

“Setelah itu, kami bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sebagai perpanjangan tangan DJKN, terkait pengurusan tunggakan iuran program jaminan sosial tenaga kerja,” jelas Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banuspa, M Yamin Pahlevi, di Kuta, Badung.

Lanjutnya, mekanisme kerja sama dengan KPKNL bertujuan mengurus piutang yang timbul akibat tunggakan iuran program jaminan sosial, yang dilakukan perusahaan terhadap tenaga kerja.

Mengingat perusahaan, telah melakukan pemotongan iuran dari gaji karyawan namun tidak disetorkan ke BPJSTK.

Iuran yang menjadi tunggakan, ditakutkan memengaruhi hak pekerja, terutama jika terjadi kasus seperti kecelakaan kerja, kematian, atau saat pengambilan jaminan hari tua (JHT).

“Nah, tunggakan perusahaan ini akan menjadi piutang, sehingga BPJSTK menggandeng KPKNL agar mengurus penagihan tunggakan tersebut, hingga tuntas sehingga hak tenaga kerja bisa terpenuhi,” katanya.

Peran KPKNL, kata dia, menagih tunggakan.

“Memang tidak bisa seratus persen membuat perusahaan langsung membayar atau melunasi. Pembayaran tergantung kondisi dan kemampuan perusahaan, ada perusahaan yang tidak bisa membayar karena tutup atau bangkrut. Ada pula, yang memang bandel tidak mau membayar iuran bagi tenaga kerjanya,” katanya.

Untuk perusahaan bangkrut, maka KPKNL menindaklanjuti semisal dengan termin pembayaran.

“Sementara perusahaan membandel, bisa dikenakan denda administratif hingga penyitaan,” sebutnya.

Berdasarkan data Kanwil DJKN Bali Nusa-Tenggara, total realisasi penyelesaian piutang iuran, program jaminan sosial ketenagakerjaan pada 2018 telah mencapai 80,49 persen atau setara Rp 2 miliar lebih dari target Rp 2,4 miliar.

Untuk KPKNL Denpasar saja, telah terealisasi 95,37 persen atau Rp 1,43 miliar dari target Rp 1,5 miliar pada 2018.

Sedangkan piutang iuran BPJS TK Kantor Cabang Bali Denpasar, yang mencakup Denpasar, Badung, Buleleng Tabanan dan Jembrana total mencapai Rp 60,36 miliar per 31 Agustus 2018.

Tunggakan perusahaan tersebut terbagai iuran lancar 1-3 bulan mencapai Rp 10,43 miliar, kurang lancar 4-6 bulan Rp 4,09 miliar, diragukan 7-12 bulan Rp 9,67 miliar, dan katagori macet 12 bulan ke atas Rp 36,16 miliar.

Kepala Kanwil Bali-Nusra DJKN, Ngakan Putu Tagel, menyampaikan, melakukan evaluasi terkait piutang-piutang tersebut.

Untuk penagihan akan melibatkan KPKNL dengan memberikan teguran kepada perusahaan dan pemanggilan 1-3 kali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here