Setiap Pekerjaan Wajib Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

0
121
www.bpjsketenagakerjaan.go.id

JAMBI, presidentpost.id – Dari bulan Januari hingga September 2018, sebanyak 34.000 orang penambahan tenaga kerja penerima upah (TKPU) di Provinsi Jambi telah direalisasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga merealisasikan TKPBPU/Mandiri sebanyak 18.000 sampai dengan bulan September 2018.

“Sampai dengan akhir tahun kekurangannya 17.000 orang untuk mandiri, sedangkan penerima upah sampai akhir tahun ada 38.000 orang,” ujar Mayriwan Ekaputra, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jambi pada kegiatan Gathering Insan Pers Bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi di Swiss-Belhotel Jambi, Selasa.

Dikatakannya, sesuai dengan Undang Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka BPJS Ketenagakerjaan dipercaya untuk menyelenggarakan program asuransi jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

“Siapa saja, jika dia termasuk kelompok pekerja wajib, maka harus masuk BPJS Kesehatan, itu juga yang ingin kita sampaikan bahwa ada hak mereka untuk mendapatkan hak yang sama dalam program jaminan sosial perlindungan dalam bekerja,” ujarnya.

Dari Januari hingga September 2018 iuran BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jambi mencapai Rp 168 miliyar dan masih ada kekurangan Rp 111 miliar sampai akhir tahun ini.

Dari Januari hingga sampai saat ini klaim yang telah dibayarkan untuk Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai Rp58,5 miliyar. Sedangkan yang mengajukan JHT mencapai 6.992 orang.

Untuk jaminan kematian terdapat 12 kasus hingga saat ini dan santunan yang telah dibayarkan total Rp 288 juta. Terdapat 830 klaim yang masuk untuk jaminan kecelakaan kerja pada tahun ini dan santunan yang telah dibayarkan mencapai Rp 6,5 miliar. Terdapat 439 orang yang masih dirawat dan 347 orang yang telah sembuh.

“Itu yang sudah kita layani dari Januari sampai September 2018 ini dan kita sampaikan, kalau untuk jaminan pensiun belum ada yang mengambil,” tuturnya.

Ia juga kembali mengingatkan bagi Perusahaan agar jangan sampai lalai memenuhi kewajibannya agar tidak merugikan pekerja yang mengabdi pada perusahaan.

Jika iuran macet, maka pekerja yang ditanggung tidak bisa menerima manfaat BPJS Ketenagekerjaan. “Sebaiknya bagi perusahaan yang sudah mendapatkan surat peringatan dari kita, segera penuhi kewajibannya,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here