Menyelesaikan Anomali Pilkada Dengan Kembali ke Pancasila

0
303
wisnuwardhana.ac.id

KARAWANG, presidentpost.id – SEMINAR umum yang diadakan Universitas Wisnuwardhana, Sabtu (29/10/2016), mencoba mewadahi pemikiran para akademisi muda dan pemerhati politik serta praktisi hukum dalam mengkaji proses demokrasi di Indonesia.Mengangkat tema Pemilihan Kepala Daerah Serentak: Problematika dan Tantangan dalam Prespektif Hukum, dengan pemateri utama Prof Dr Arief Hidayat SH MH, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan, proses demokratisasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila oleh karena itu dalam pelaksanakan pilkada serentak seharusnya juga berkiblat pada falsafah bangsa dan negara Indonesia yakni Pancasila.

Arief Hidayat menambahkan, sistem yang dipilih sudah bagus tetapi dalam praktiknya tidak bagus, sistem apapun yang diterapkan di Indonesia selalu terjadi anomali. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi luar biasa, karena karakter bangsa ini belum dipelajari dengan baik.

Dalam pemilu/pilkada, ditengarai banyak terjadi politik uang, kampanye hitam, bahkan pembakaran kantor pemda/KPU daerah, karena salah satu pihak menganggap pilkada tidak jujur dan tidak adil. Seperti yang kemudian terungkap kasus ketua MK Akil Moctar oleh KPK, bahwa di beberapa daerah atas putusan MK mengenai sengketa pilkada yang ditentukan uang.

Namun, dalam kesempatan kuliah tamu itu Arief Hidayat mengajak seluruh masyarakat Indonesia memahami pentingnya penanaman dan membangun karakter bangsa untuk menghapus dan mencegah penyimpangan semacam itu. Inilah pentingnya aktualisasi nilai Pancasila dalam segala sendi kehidupan bangsa Indonesia.

Sebagai negara-bangsa, sudah selayaknya masyarakat bersyukur karena berhasil mereformasi diri menjadi negara demokrasi terbesar ketiga dunia setelah India dan Amerika Serikat. Meyakini, bahwa demokrasi adalah sistem terbaik untuk membawa kemajuan bangsa dan negara. Kondisi ideal perlu dibarengi sikap masyarakat yang harus diawali terselenggaranya pemilu/pilkada yang bebas, rahasia, jujur, adil, dan transparan untuk membangun sistem demokrasi Pancasila yang lebih baik. (UNIDHA/TPP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here